nusakini.com - Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi mengungkapkan, membangun pertanian tidaklah sesederhana seperti semudah membalik tangan. Masalah pertanian sangat kompleks dan banyak faktor mempengaruhi. Kesalahan dalam mengambil kebijakan pangan dapat berakibat fatal dan bisa meruntuhkan perekonomian. Penetapan regulasi dan kebijakan pangan yang baik pun, tidak akan berdampak nyata di masyarakat bila tidak dikawal implementasinya di lapangan.

Menurut Suwandi, diperlukan strategi dan taktis yang jitu untuk mengelola pertanian di Indonesia. Kemampuan mengelola pertanian ini tidak dimiliki oleh semua orang, bahkan seorang pengamat memang ahlinya berkomentar, tetapi belum tentu mampu melaksanakan. 

“Dalam membangun pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah membuat berbagai terobosan baru sehingga kemungkinan ada pihak yang terganggu dari kemapanannya”, ujar Suwandi di Jakarta, Selasa (2/7/2016) 

Suwandi menjelaskan, pada era Kabinet Kerja, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan perubahan mendasar yaitu: (1) aspek regulasi berbagai peraturan direvisi, seperti Perpres 172/2014 tentang lelang direvisi menjadi penunjukan langsung untuk pengadaan benih dan pupuk. Penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dilakukan dengan e-katalog, (2) infrastruktur dibangun besar-besaran: rehabilitasi jaringan irigasi tersier 3,2 juta hektar, optimasi lahan 930 ribu hektar, alsintan 62.000 unit, (3) aspek on-farm disalurkan subsidi pupuk dan benih, bantuan benih unggul, pengembangan tanam jajar legowo, asuransi usahatani, (4) pasca panen, hilirisasi dan mendorong investor tebu, jagung dan sapi, serta (5) penanganan tata niaga serta pengendalian impor dan mendorong ekspor. 

Berbagai kebijakan dan program tersebut menunjukkan hasil, seperti: (1) Upsus padi, jagung dan kedelai meningkatkan produksi produksi padi 2015 naik 6,42%, jagung naik 3,18% dan kedelai naik 0,86% dibandingkan tahun 2014 (BPS 2016), (2) kebijakan dan program bawang merah telah berhasil menekan impor 2015 sebesar 77% dan tidak ada impor Januari-Mei 2016, (3) Upsus jagung mampu menekan impor Januari-Mei 2016 turun 47,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya, (4) kajian dari Kemenko Polhukam menunjukkan kinerja pertanian akhir-akhir meningkat nyata, serta (5) data The Economist Intelligence Unit menunjukkan indeks ketahanan pangan global atau Global Food Security Index (GFSI) tahun 2016 Indonesia meningkat dari peringkat ke 74 menjadi ke 71 dari 113 negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan terbesar pada indeks keseluruhan (2.7). Aspek KetersediaanIndonesia tahun 2016 berada pada peringkat ke 66, jauh di atas peringkat Keseluruhannya (ke 71). 

• Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Bersepeda Bareng di Lombok
• Indonesia dan Ukraina Buka Peluang Kerjasama Bilateral di Bidang Pertanian
• Indonesia Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian dengan Iran
• KTNA Sebut Bulog Ogah Serap Gabah Petani, Tapi Semangat Impor, Ada Apa?
• Produksi Melimpah, Bulog Kalah Bersaing Dengan Pedagang Serap Gabah

Data-data ini menunjukkan keberhasilan pertanian dan sekaligus membantah pernyataan Faisal Basri pada media aktual.com senin (1/8 2016). “Maka sangat tidak benar bila dikatakan berbagai program berujung kegagalan, bukti kinerja pertanian dapat dilihat pada data BPS dan GFSI”, tegas Suwandi. 

Lebih jauh, Suwandi mengatakan, Menteri Amran juga melakukan revolusi mental di lingkup pertanian, dengan menempatkan petugas dari Polri, Kejaksaan Agung dan KPK di Kementerian Pertanian untuk mengawal pelaksanaan program pertanian sesuai peraturan yang berlaku. Hasilnya lebih dari 40 kasus pengoplos pupuk dan mengedarkan secara illegal sudah diproses hukum.  

Pengisian jabatan Eselon-I dan Eselon-II juga dilakukan secara lelang dengan melibatkan lembaga independen dan pakar profesional. “Jadi tidak benar pernyataan Faisal Basri bahwa ada bagi-bagi kuota proyek. Yang ada adalah bagi-bagi traktor, pompa, alsintan, benih dan lainnya kepada petani/kelompoktani sehingga bisa berproduksi dengan lebih baik. Kalau ada pejabat yang menyimpang tolong tunjukkan identitas yang jelas dan segera diusut secara tuntas”, katanya. 

Guna melihat respon petani terhadap program yang dilaksanakan 2015, dilakukan survei oleh INDEF. Responden yang disurvei adalah petani yang pernah mendapatkan salah satu jenis bantuan program atau kegiatan serta mengetahui salah satu kebijakan pemerintah (Kementerian Pertanian) di sektor pertanian. Survei dilakukan di 9 provinsi, 22 kabupaten, 63 kecamatan serta 254 desa pada Minggu Pertama Maret 2016. Data yang dikumpulkan berupa data primer dari lapangan dengan total responden berjumlah 1.200 petani. 

Hasil survei INDEF, kepuasan petani terhadap kebijakan/program/bantuan tupoksi Kementan adalah 76,8persen responden menyatakan sangat puas dan puas, sedangkan 23,2 persen responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. Secara detail kepuasan responden pada masing-masing aspek dapat dilihat pada dokumen. 

Dengan demikan, pernyataan Faisal Basri sungguh sangat disayangkan karena hanya berdasar pada asumsi dan sikap emosional semata serta tidak mencerminkan pendapat seorang intelektual. 

“Mungkin karena kinerjanya di Satgas Pemberantasan Mafia Migas tidak mengalami kemajuan karena tidak ada mafianya yang diproses sehingga mencari pengalihan perhatian di tempat lain. Mungkin juga dia perlu mencari lahan baru lain yang bisa dimainkan dengan keinginannya selalu impor atau memang perlu vitamin agar daya analisanya tidak ngawur dan hanya mengandalkan emosi semata”, pungkas Suwandi (p/mk)